Semarang – Lebih dari 10 ribu ijazah milik siswa di Kota Semarang hingga kini belum bisa diambil karena tertahan di sekolah-sekolah swasta akibat tunggakan biaya pendidikan. Fenomena ini mengundang perhatian serius dari Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, yang mendorong seluruh sekolah untuk tidak lagi menahan ijazah sebagai bentuk sanksi administrasi.
Data menunjukkan, terdapat 10.332 ijazah yang masih tertahan di 407 sekolah swasta tingkat TK, SD, hingga SMP. Total nilai tunggakan yang tercatat mencapai miliaran rupiah, mayoritas berasal dari keluarga siswa yang tidak mampu melunasi kewajiban pembayaran.
Menanggapi hal ini, Pemkot Semarang mengambil langkah konkret dengan mengajak sekolah-sekolah swasta untuk menandatangani Deklarasi Penyerahan Ijazah sebagai bagian dari program prioritas 100 hari kerja kepemimpinan Agustina – Iswar. Sebanyak 37 sekolah telah menyatakan dukungan dan kesediaan menyerahkan ijazah siswa tanpa syarat pelunasan tunggakan.
"Kami mengapresiasi sekolah-sekolah yang bersedia bekerja sama menyukseskan program ini. Ijazah adalah hak siswa, bukan alat tekanan administratif," ujar Agustina dalam acara penandatanganan deklarasi di SMP PGRI 01 Semarang, Kamis (17/4).
Agustina juga menggarisbawahi bahwa 99 persen siswa yang belum mengambil ijazah berasal dari keluarga kurang mampu. Hanya sebagian kecil kasus yang terkait dengan ketidakdisiplinan siswa dalam membayar, meski telah diberi uang oleh orang tua.
Langkah ini mendapat sambutan positif dari para pengelola sekolah, khususnya yang tergabung dalam Yayasan PGRI. Pemerintah Kota berharap inisiatif ini akan diikuti oleh sekolah-sekolah lain, sehingga tidak ada lagi siswa Semarang yang tertahan masa depannya hanya karena keterbatasan ekonomi.
“Kita ingin pastikan, setiap anak di kota ini punya akses pendidikan yang adil hingga akhir. Jangan sampai mereka gagal melanjutkan pendidikan atau mencari pekerjaan hanya karena tidak bisa mengambil ijazahnya,” tegas Agustina.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar